DOMINASI laki-laki atas perempuan, terutama dalam wilayah publik, tidak terjadi di semua wilayah. Di daerah pesisir di sepanjang pantai Kota dan Kabupaten Pekalongan, perempuan pesisir ternyata memiliki peran dominan dalam manajemen ekonomi rumah tangga.
Koordinator Penelitian PSW STAIN Pekalongan Hasti Nahdiana MSi kepada Suara Merdeka mengatakan, masyarakat pesisir di Kota Santri tidak percaya ada penguasa gender atau konsepsi sosial yang membedakan peran laik-laki dan perempuan dalam wilayah publik. Sebab, nyatanya peran ekonomi rumah tangga tidak hanya didominasi kaum laki-laki.
''Ketika para nelayan melaut, perempuan di desa-desa pesisir menjadi media yang menghubungkan TPI (tempat pelelangan ikan) dengan publik melalui pasar, yaitu melalui ibu-ibu bakul dan industri rumah tangga,'' ujar aktivis gender Kota Santri tersebut.
Keadilan pembagian kerja di wilayah publik tersebut, kata Hasti, tidak diimbangi keadilan di tingkat kebijakan pembangunan di daerah yang masih bernuansa kapitalistik dan mengalami dilema antara potensi kultur dan kekuasaan yang sangat terikat dengan budaya birokrsi. Penerjemahan kekuasaan itu, kata dia, belum mencerminkan keadilan gender.
Kinerja birokrasi di pemerintahan daerah, jelas dia, kadang-kadang tidak relevan dengan keinginan profesionalisme industrialisasi yang menempatkan hak kerja pada kemampuan, bukan jenis kelamin. ''Perbenturan antara kultur masyarakat dan kepentingan kekuasaan tersebut akhirnya membuat permasalahan sosial di masyarakat justru tidak tertangani dengan optimal.''
Salah satu masalah pelik yang belum ditangani, katanya, adalah masalah keterikatan para bakul ikan dan nelayan kepada para rentenir. Dalam transaksi jual beli secara tradisional di laut sekalipun, para nelayan dan bakul ikan tidak dapat menghindar dari sistem rentenir.
''Di satu sisi sistem birokrasi atau ekonomi yang tidak mencerminkan keadilan gender akan memunculkan suburnya kebijakan publik yang kolutif, sehingga usaha para nelayan untuk melepaskan diri dari jeratan para rentenir akan makin sulit diwujudkan.''
Karena itu, lanjut Hasti, budaya yang selalu menempatkan keadilan dalam segala bidang termasuk dalam perumusan kebijakan pembangunan harus terus didorong, termasuk keadilan gender yaitu dengan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara seimbang dan mempunyai hak yang sama di bidang publik.
Lebih Aktif
Dalam beberapa kondisi, menurut Hasti, aktivis perempuan dalam menuntut hak jauh lebih aktif dibandingkan dengan aktivis laki-laki. Buruh-buruh perempuan, kata dia, cenderung lebih kritis menuntut kenaikan gaji sesuai dengan UMR yang ditentukan pemerintah serta mampu menggunakan berbagai mediasi untuk memobilisasi aksi sosial.
Fenomena tersebut bisa dilihat dari aktivitas perempuan di Kota Santri. Beberapa partai yang mengatasnamakan partai Islam, misalnya, beraktivitas di masjid untuk mengakomodasi kepentingan perempuaan. ''Tak heran, jamaah tarekat yang didominasi perempuan dan bergerak di bidang ekonomi publik sekarang tumbuh subur,'' katanya.
Koordinator Penelitian PSW STAIN Pekalongan Hasti Nahdiana MSi kepada Suara Merdeka mengatakan, masyarakat pesisir di Kota Santri tidak percaya ada penguasa gender atau konsepsi sosial yang membedakan peran laik-laki dan perempuan dalam wilayah publik. Sebab, nyatanya peran ekonomi rumah tangga tidak hanya didominasi kaum laki-laki.
''Ketika para nelayan melaut, perempuan di desa-desa pesisir menjadi media yang menghubungkan TPI (tempat pelelangan ikan) dengan publik melalui pasar, yaitu melalui ibu-ibu bakul dan industri rumah tangga,'' ujar aktivis gender Kota Santri tersebut.
Keadilan pembagian kerja di wilayah publik tersebut, kata Hasti, tidak diimbangi keadilan di tingkat kebijakan pembangunan di daerah yang masih bernuansa kapitalistik dan mengalami dilema antara potensi kultur dan kekuasaan yang sangat terikat dengan budaya birokrsi. Penerjemahan kekuasaan itu, kata dia, belum mencerminkan keadilan gender.
Kinerja birokrasi di pemerintahan daerah, jelas dia, kadang-kadang tidak relevan dengan keinginan profesionalisme industrialisasi yang menempatkan hak kerja pada kemampuan, bukan jenis kelamin. ''Perbenturan antara kultur masyarakat dan kepentingan kekuasaan tersebut akhirnya membuat permasalahan sosial di masyarakat justru tidak tertangani dengan optimal.''
Salah satu masalah pelik yang belum ditangani, katanya, adalah masalah keterikatan para bakul ikan dan nelayan kepada para rentenir. Dalam transaksi jual beli secara tradisional di laut sekalipun, para nelayan dan bakul ikan tidak dapat menghindar dari sistem rentenir.
''Di satu sisi sistem birokrasi atau ekonomi yang tidak mencerminkan keadilan gender akan memunculkan suburnya kebijakan publik yang kolutif, sehingga usaha para nelayan untuk melepaskan diri dari jeratan para rentenir akan makin sulit diwujudkan.''
Karena itu, lanjut Hasti, budaya yang selalu menempatkan keadilan dalam segala bidang termasuk dalam perumusan kebijakan pembangunan harus terus didorong, termasuk keadilan gender yaitu dengan menempatkan posisi laki-laki dan perempuan secara seimbang dan mempunyai hak yang sama di bidang publik.
Lebih Aktif
Dalam beberapa kondisi, menurut Hasti, aktivis perempuan dalam menuntut hak jauh lebih aktif dibandingkan dengan aktivis laki-laki. Buruh-buruh perempuan, kata dia, cenderung lebih kritis menuntut kenaikan gaji sesuai dengan UMR yang ditentukan pemerintah serta mampu menggunakan berbagai mediasi untuk memobilisasi aksi sosial.
Fenomena tersebut bisa dilihat dari aktivitas perempuan di Kota Santri. Beberapa partai yang mengatasnamakan partai Islam, misalnya, beraktivitas di masjid untuk mengakomodasi kepentingan perempuaan. ''Tak heran, jamaah tarekat yang didominasi perempuan dan bergerak di bidang ekonomi publik sekarang tumbuh subur,'' katanya.
Komentar
Posting Komentar